Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021
Batusangkar, Tanah Datar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Pemandangan Fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Anggaran 2021 oleh Bupati Tanah Datar, Selasa (17/5/2022) di ruang sidang utama DPRD setempat.
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra,
didampingi Wakil Ketua Saidani, Sekretaris DPRD Yuhardi serta 20 anggota DPRD
dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli,
Kepala OPD di lingkup Pemda
Pemandangan fraksi DPRD dimulai dari fraksi PPP,
Perjuangan Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, Hanura, PAN dan Nasdem yang
disampaikan masing-masing juru bicaranya.
Dalam penyampaian fraksi tersebut, semua menyampaikan
ucapan selamat atas keberhasilan Pemkab Tanah Datar kembali raih Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) terhadap LHP dan LKPD tahun 2021, namun mengingatkan agar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jangan terlena, karena prestasi ini bukanlah
satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sementara itu hal lainnya yang menjadi sorotan secara
umum fraksi adalah penggunaan dana dan realisasi pendapatan daerah, target
capaian pajak sampai cara OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tanah Datar.
Dalam sidang itu juga ditanyakan tentang lanjutan
pembanguan lapangan cindua mato yang sudah lama pembangunan yang belum juga
selesai.
”Apa sikap pemerintah daerah terhadap mankirnya
pelaksanaan pembanguan revitalisasi lapangan cindua lapangan,” sampai juru
bicara fraksi Gerindra Afrizal.
Berkaitan dengan beberapa program unggulan kepala
daerah juga diharapkan lebih digiatkan lagi mensoliasikan serta teknisnya
kepada masyarakat agar progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan
masyarakat.
Baca juga : EKA PUTRA : VIRUS PMK TIDAK BERBAHAYA BAGI MANUSIA, MASYARAKAT HARUS TETAP TENANG
“Program unggulan kepala daerah juga diharapkan melalui
OPD terkait untuk lebih digiatkan lagi mensoliasikan kepada masyarakat agar
progul daerah bisa maksimal dan mensejahterakan masyarakat,” sampai juru bicara
fraksi Demokrat Syafril.
Di kesempatan tersebut juga di pertanyakan sehubungan
dengan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang masih sebagain sekolah masih
melakukan PBM terbatas.
“Sehubungan dengan pendidikan sekolah yang masih
sebagian sekolah masih melakukan PBM terbatas, mohon penjelasan,” sampai juru
bicara fraksi Hanura Benny Apero.
Selepas mendengarkan Pemandangan 8 Fraksi, sidang
ditutup pimpinan sidang Anton Yondra dan direncanakan dua hari ke depan akan
dilaksanakan sidang lanjutan untuk mendengarkan jawaban Bupati atas pertanyaan
fraksi. (prokopim/Heri)

Tidak ada komentar: